Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terus menegaskan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan daerah melalui penguatan literasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, Dian Mutiara Sri Rahmawati, hadir secara langsung sebagai narasumber dalam forum Pendampingan Penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bantul Tahun 2026. Kegiatan strategis ini diselenggarakan pada hari Jumat, 23 Oktober 2026, bertempat di Hotel Grand Rohan Yogyakarta, Jl. Raya Janti-Gedongkuning No. 336, Banguntapan, Bantul. Dalam kesempatan tersebut, sesi pemaparan materi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dijadwalkan berlangsung pada malam hari pukul 20.00 hingga 21.00 WIB.
Penyelenggaraan kegiatan ini diinisiasi oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi D.I. Yogyakarta guna memperkuat sinergi lintas Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Langkah sinergis ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan indikator SPM Bidang Pendidikan dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan. Mengusung materi bertajuk "Penguatan Ekosistem Literasi Sekolah melalui Optimalisasi Layanan Perpustakaan Daerah", pemaparan difokuskan pada integrasi antara peran perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah. Upaya ini memosisikan layanan perpustakaan daerah sebagai jembatan utama untuk mengakselerasi nilai Indeks Literasi Masyarakat dan indikator SPM Pendidikan.
Dalam paparannya, dijelaskan bahwa kaitan SPM bidang pendidikan dengan layanan perpustakaan daerah bersifat simbiostik, fungsional, dan saling menguatkan. Layanan eksternal perpustakaan daerah mencakup perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah, layanan peminjaman buku bergilir (silang kuis), hingga pembinaan dan standarisasi perpustakaan sekolah demi menunjang hasil belajar peserta didik. Guna mendukung operational ekosistem literasi, dipaparkan pula strategi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA secara efektif. Komponen BOS dapat difokuskan pada pembelian buku teks dan non-teks, perawatan koleksi, serta digitalisasi perpustakaan, sementara BOSDA dapat mengisi celah penganggaran (gap) serta mendasari pengembangan program literasi lokal.
Pemaparan materi menekankan pentingnya hubungan antara Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan data sarana perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah yang aktif dan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) melalui proses akreditasi akan secara langsung meningkatkan kualitas layanan literasi serta capaian IPLM di tingkat kabupaten. Di balik peluang penguatan literasi, diidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi perpustakaan sekolah di lapangan. Kendala tersebut antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang belum tersertifikasi serta keterbatasan anggaran operasional rutin sekolah untuk pengadaan koleksi baru.
Selain SDM dan anggaran, kendala lain meliputi keterbatasan infrastruktur sarana-prasarana fisik gedung serta tantangan kesiapan digitalisasi. Banyak sekolah yang masih memerlukan pendampingan teknis dalam menerapkan aplikasi tata kelola perpustakaan berbasis digital secara berkelanjutan.Sebagai langkah konkret mengatasi kendala tersebut, diajukan beberapa rekomendasi usulan pengembangan. Salah satunya adalah pengadaan koleksi buku yang tepat guna dan responsif terhadap kebutuhan Kurikulum Merdeka, siswa, serta tenaga pendidik.
Usulan selanjutnya mengarah pada penugasan atau penempatan Jabatan Fungsional Pustakawan di sekolah-sekolah secara proporsional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pengangkatan pengelola perpustakaan melalui pelatihan teknis dan pendampingan rutin. Selain SDM dan koleksi, konsistensi penganggaran APBD/BOSDA untuk pengembangan sarana-prasarana perpustakaan menjadi kunci utama. Komitmen anggaran yang berkesinambungan menjamin seluruh perpustakaan sekolah dapat mencapai akreditasi SNP.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang erat antara BPMP, Dinas Pendidikan, Diskominfo, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, diharapkan ekosistem literasi sekolah di Kabupaten Bantul semakin kokoh. Sinergi ini ditargetkan mampu mencetak generasi muda Bantul yang literat, berdaya saing, serta mendukung pencapaian SPM Pendidikan secara optimal.
Suasana Kegiatan Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan
Simpulan utama materi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kab.Bantul
