Berita

SOSIALISASI PERDA NO 1 TAHUN 2019 : PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KABUPATEN BANTUL

Senin Legi, 6 Mei 2019 13:19 WIB 181

foto
Sosialisasi Perda No 1 Tahun 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab Bantul

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD  Kabupaten Bantul ,Kamis (26/5), Komisi A menyelenggarakan acara Sosialisasi Perda No 1 Tahun 2019 : Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Bantul. Acara dihadiri berbagai OPD dan Desa se-Kabupaten Bantul. Narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, Singgih Riyadi, SE,MM selaku Kepala Bidang Kearsipan Kabupaten Bantul dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Endro Sulastomo.

Pembukaan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Endro mengatakan penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pengelolaan arsip, dan pembinaan kearsipan  dalam  suatu sistem kearsipan daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Adapun latar belakang dari Perda di maksud adalah keterbukaan informasi , tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu di susun Pedoman Kearsipan yang sekarang dituangkan di dalam Perda No 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Bantul, Tujuan dari sosialisasi adalah untuk dapat di terapkan di OPD dan Pemerintahan Desa agar terwujud tata kelola kearsipan yang akuntabel dan meningkatkan pelayanan di bidang kearsipan.

Pada kesempatan yang sama disampaikan Narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, Singgih mengatakan adanya beberapa isu strategis saat ini diantaranya :Bukti Akuntabilitas Kinerja, Memori Kolektif Bangsa (UU No 43 Tahun 2009), SPBE : Sistim Pemerintahan Berbasis Elektonik  (E-ARSIP, E-Office,  dan Digitalisasi Arsip), Objek Pengawasan Pemerintahan  (E-Government dan Open Government  (Permendagri No. 35 Tahun 2018) dan REFORMASI BIROKRASI, Indeks Kearsipan sebagai salah satu Area Perubahan (Poin 4) (Permenpan R.I. No. 30 Tahun 2018). Kata Kunci dari penyelenggaraan kearsipan meliputi: Komitmen, Kebijakan anggaran, manajemen kearsipan, regulasi, pendampingan dan evaluasi.

Di akhir Penutup Singgih menambahkan bahwa pointer dari Perda kearsipan adalah adanya kewajiban melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan (sesuai standar) dan kewajiban mengalokasikan anggaran kearsipan (Sarpras, SDM, pelatihan-pelatihan kearsipan).