Berita

Penyusunan Raperda Kearsipan, Babak Baru Menuju Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul

Jumat Kliwon, 12 Oktober 2018 08:39 WIB 188

foto
Dispusip Bantul mendampingi Pansus 1 DPRD konsultasi penyusunan raperda kearsipan kepada ANRI di Jakarta.
Kamis 11 Oktober 2018, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dan Pansus 1 DPRD dibawah pimpinan Drs. Pambudi Mulya, turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Nur Subiyantoro, S.Kom dalam rangka melaksanakan konsultasi penyusunan Raperda Kearsipan di ANRI Jakarta.Tim di terima oleh Aan Abdurrahman Arsiparis pada Deputi Pembinaan Kearsipan. Pada kesempatan itu Singgih Riyadi,SE MM selaku Kabid Kearsipan Bantul mengatakan hasil konsultasi pansus 1 (Raperda Kearsipan) secara umum draft raperda kearsipan yg telah disusun pansus telah memuat seluruh aspek penyelenggaraan kearsipan sebagaimana diamanatkan UU No. 43 Tahun 2009 jo. PP No. 28 Tahun 2012. Dalam hal ini ANRI menyarankan perlunya penajaman pada pasal yang mengatur tentang pendanaan, akan lebih baik jika dipertegas terkait besarnya dana yangg harus dialokasikan untuk penyelenggaraan kearsipan, baik oleh LKD (Dispusip) maupun di OPD, bisa juga dengan prosentase. Setelah raperda ditetapkan, maka OPD terkait agar segera menindaklanjuti dengan menyusun perbup-perbup sebagai aturan operasional dari perda dimaksud. Hal terpenting dalam konsultasi ini menegaskan adanya pasal yang menyatakan bahwa kearsipan sabagai salah satu unsur penilaian kinerja perangkat daerah dinilai sebagai langkah maju dan positif dalam rangka menempatkan kearsipan sebagai aspek akuntabilitas yang penting dalam pemerintahan. "Salam tertib arsip" jargon singgih di setiap akhir event bidang kearsipan.